Headlines News :

BERITA TERKINI

Sopir Bus Demo ke Kantor Bupati Aceh Tamiang

Written By Ucok Keling on Senin, 01 September 2014 | 14.38

suara-tamiang.com - Sopir bus angkutan umum Jumbo di Kualasimpang, Jumat (29/8) berunjuk rasa ke Kantor Bupati Aceh Tamiang. 

Sebab, selama ini bus sekolah juga mengangkut penumpang umum dan membawa rombongan, sehingga pendapatan awak bus Jombo jadi berkurang. 

Para supir dengan kenderaan minibus mereka langsung mendatangi dan parkir di halaman kantor bupati. Sementara perwakilan sopir yang dikoordinir Ketua Organda Aceh Tamiang, Teuku Rizal Asmar, menemui Kabag Umum Setdakab Aceh Tamiang untuk menyampaikan berbagai persoalan tersebut. 

Namun para sopir itu gagal bertemu pejabat tersebut, karena Bupati Aceh Tamiang, serta Kabag Umum serta pajabat lainnya sedang ada pertemuan dengan Kajati Aceh di pendapa bupati setempat. 

Dan belakangan rombongan sopir bus itu hanya diterima Kasubag Tata Usaha Setdakab Aceh Tamiang, Rahmad SE.     

Sopir bus, Rahmad dan Slamet usai pertemuan itu mengatakan, mereka melakukan protes terhadap bus angkutan Pemkab Aceh Tamiang, karena juga mengangkut penumpang umum, padahal tugasnya hanya mengangkut anak sekolah. 

Selain mengangkut penumpang umum, bus sekolah juga mengangkut rombongan yang disewa dengan harga lebih murah dari harga standar. 

“Kalau bus sekolah dibiarkan mengangkut penumpang umum dan dibolehkan mengangkut rombongan dengan sewa lebih murah, tentu ini akan mematikan usaha angkutan kami,” kata Rahmad. 

Namun, para sopir bus itu tidak mempersoalkan jika bus sekolah itu mengangkut penumpang di desa desa yang tak dilalui trayek bus Jombo. 

Menurut para sopir bus tersebut, selama bus sekolah mengangkut penumpang umum, pendapatan awak bus Jombo semakin menurun. 

“Kalau dulu pendapatan kami cukup untuk makan sehari, kini justru bus terancam tidak bisa dioperasikan lagi,”tambah Slamet. 

Menanggapi protes supir bus tersebut, Kasubag Tata Usaha Setdakab Aceh Tamiang, Rahmad SE mengatakan, akan mengevaluasi trayek bus. 

Katanya, selama ini setiap hari bus yang beroperasi mengangkut anak sekolah, setelah mengantar mereka kita minta parkir di kantor bupati dan selalu ada petugas yang mengeceknya. 

Selanjutnya, ka Rahmad, pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB bus itu menjemput pelajar yang pulang sekolah.Bus angkutan bus sekolah milik Pemkab Aceh tamiang yang beroperasi itu yaitu, trayek Kualasimpang – Rantau sebanyak 2 unit, Kualasimpang – Seruway 1 unit, Kualasimpang – Seumadam  2 unit, serta Manyak Payed – Karang Baru satu unit PP.

“Aspirasi supir itu sudah kami sampaikan kepada Asisten III, Amiruddin AR dan dalam waktu dekat akan menggelar rapat,” ujarnya. (md/serambinews)

Foto: SUPIR PROTES – Supir minibus jumbo melakukan aksi di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Jumat (28/8). Mereka protes terhadap bus angkutan milik Pemkab Aceh Tamiang yang dinilai mengangkut penumpang umum sehingga merugikan mereka. SERAMBI/ M Nasir

Kemenpera Salurkan 800 BSPS di Aceh Tamiang

suara-tamiang.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Deputi Bidang Perumahan kembali memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat Aceh Tamiang. Bantuan sebanyak 823 unit rumah yang layak terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin.

Bantuan pada tahun ini direncanakan diberikan kepada masyarakat yang tersebar dalam 10 kampung yang ada di kecamatan Banda Mulia.

Di mana bantuan yang diberikan sebanyak Rp 7,5 juta setiap penerima. Bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan, tidak diperbolehkan mempergunakan uang bantuan selain untuk keperluan perbaikan atau rehab rumah.

Penyerahan bantuan dan sekaligus sosialisasi BSPS telah dilaksanakan Jumat (29/8) di Kampung Telaga Meukeu.

Pada acara itu ratusan warga calon penerima bantuan hadir untuk mendengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Perumahan Kemenpera Dr Jamil Anshari.

Deputi Bidang Perumahan Jamil Anshari dalam arahannya menyatakan, diwajibkan kepada calon penerima bantuan untuk mengikuti sosialaisi terlebih dahulu.

"Agar penerima bantuan mengetahui penggunaan dan pemanfaatan bantuan yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Menurut Jamil, BSPS itu diberikan langsung kepada masyarakat untuk membangun atau merehab bagian rumahnya secara swadaya, dan bantuan yang diberikan dalam bentuk uang disalurkan melalui rekening bank penerima bantuan.

Selanjutnya penerima bantuan dibolehkan menggunakan uang tersebut sesuai peruntukannya, dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah sejauh uang tersebut sudah dipergunakan.

Jamil juga mengingatkan, bagi penerima tidak dibolehkan mempergunakan uang bantuan untuk keperluan lain.

Jika ternyata terjadi penyalahgunaan penggunaan uang tersebut, itu menjadi tanggungjawab penerima bantuan terhadap munculnya persoalan hukum.

"Akan dilakukan audit oleh pihak yang terkait terhadap BSPS yang sudah disalurkan kepada masyarakat penerima, untuk itu pergunakan bantuan sesuai dengan yang telah ditentukan," tegas Jamil.

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rulina Rita MT, Kepala Dinsosnakertran Drs Ikhwanuddin, perwakilan jajaran TNI/Polri, tokoh ulama, dan masyarakat calon penerima bantuan. (indra/stc)

Foto: Ilustrasi/antarasumut.com

Kajati: Hindari Persekongkolan dalam Menyusun Anggaran

suara-tamiang.com - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Tarmizi Amin SH MH mengingatkan, di awal penyusunan mata anggaran hindari terjadinya persekongkolan yang didasari kepentingan kelompok sehingga bisa melahirkan ketidakketransparanan yang berujung terjadi tindak pidana korupsi di tubuh penyelenggara negara, baik di daerah tingkat satu maupun tingkat dua.

Ditegaskan, penyusunan anggaran harus bebas dari konspirasi kepentingan, sehingga pembangunan yang akan dicapai dapat merata ke seluruh daerah.

Hal tersebut ditegaskan Kajati saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (29/8). Kajati melakukan acara silaturahami dengan berbagai pihak di pendopo bupati.

Menurutnya, untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) bukan semata-mata tugas kejaksaan dan kepolisian. 

Tapi bagaimana coba memberdayakan inspektorat untuk mengawasi dan memberi sanksi terhadap pelanggar, kemudian aparat penegak hukum mendukungnya.

"Bila berlanjut, kepada yang bersangkutan akan diberi tindakan. Di sisi lain kewenangan jaksa sebagai pengacara negara wajib menjaga keuangan dan aset negara," katanya.

Aksi pencegahan tipikor, sambungnya, harus dilakukan. Penyelenggara negara termasuk inpektorat, sesuai peraturan gubernur, fungsinya meminimalisir terjadinya penyimpangan sehingga tidak timbul kerugian negara.

"Bagaimana memulihkan, mengembalikan apa yang telah dikorupsi. Mengenai adanya tersangka dan terdakwa. itu adalah ekses dari pencegahan yang akhirnya dilakukan penindakan," jelas Tarmizi di hadapan Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati ST dan pimpinan SKPK yang hadir.

Dalam acara tersebut juga menyinggung soal kejahatan menonjol yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, seperti peredaran narkotika dan kejahatan asusila.

"Dibanding kejahatan lai, secara umum dua tindak pidana ini yang paling menonjol," ujarnya, seraya menyayangkan yang terkontaminasi dua perkara tersebut dominan generasi muda.

Sebelumnya Bupati H Hamdan Sati dalam sambutanya mengatakan, peran dan fungsi kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum sangat penting. 

Segala program dan terobosan kejaksaan telah dituangkan dalam salah satu misi mereka, yakni menegakan supremasi hukum untuk memantapkan kestabilan politik, keamanan dan ketertiban demi terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang aman, damai, tentram dan kondusif.

"Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, Pemkab Aceh Tamiang melakukan beberapa program di antaranya membentuk lembaga pengadaan barang secara elektronik," kata Hamdan.

Selain itu, sambung bupati, penyuluhan hukum kepada pegawai negeri sipil dan pelajar serta membuat MoU dengan Kejaksaan Negeri Kualasimpang juga dilakukan, guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dan penyelewengan hukum lain.

Acara silaturahim tersebut ditutup pemberian cendramata dari bupati kepada Kajati dan sebaliknya. Selanjutnya, Kajati yang didampingi Kabag TU Kejati Aceh Ali Akbar SH dan sejumlah staf bertolak ke Medan, Sumatera Utara, untuk keesokan harinya kembali ke Banda Aceh. (indra/stc)

Foto: BERI MASUKAN - Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh Tarmizi Amin SH MH memberi masukan kepada seluruh jajaran SKPK Atam, dalam upaya penegakan supremasi hukum bidang perdata, pidana umum dan tipikor dalam kunjungan kerjanya di kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (29/8).

Disanksi Komdis PSSI, Ismed Sofyan absen lawan Barito

Written By Ucok Keling on Jumat, 29 Agustus 2014 | 14.20

suara-tamiang.com - Selain Rahmat Affandi, Persija Jakarta bisa jadi tampil tanpa diperkuat Ismed Sofyan ketika meladeni Barito Putera, lanjutan Indonesia Super League (ISL) musim ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

Jika Affandi mengalami cedera otot telapak kaki, Ismed mendapatkan sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). 

Yakni, berupa larangan bermain untuk satu laga.Keputusan resmi, sudah diumumkan Komdis PSSI usai menggelar sidang di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8) malam.Sosok kelahiran Manyak Payed, Aceh Tamiang, 28 Agustus 1979 tersebut, diharuskan membayar denda sebesar Rp25 juta akibat dinilai sudah bertindak tidak wajar dalam pertandingan Persija lawan Pelita Bandung Raya (PBR), Kamis (14/8).

Di pertengahan laga, Ismed terlihat menginjak secara sengaja tangan pemain sayap PBR, Dias Angga Putra.
"Tolong lebih diperjelas lagi. Saya terima (sanksi Komdis) kalau ada buktinya," kata Ismed.Lebih jauh, manajemen Persija juga dijatuhi denda sebesar Rp10 juta. 

Denda tersebut, dijatuhkan Komdis PSSI karena lima pemain terkena kartu kuning dalam satu pertandingan secara bersamaan, masih dalam pertandingan yang sama. 

Yaitu, ketika bertanding lawan PBR.Persija juga pernah mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI sebesar Rp75 juta karena ulah penonton yang menyalakan flare dan petasan di dalam stadion ketika menjamu Persib Bandung. 

Namun, Persija diberikan waktu dua pekan untuk mengajukan banding atas segala hukuman yang sudah diputuskan (esa/dzi/merdeka)

Foto: Ismed Sofyan (c) ligaindonesia/merdeka.com

LSM Lambahtari Somasi Bupati Aceh Tamiang

suara-tamiang.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembahtari  mensomasi Bupati Aceh Tamiang, H Hamdan Sati, karena dalam program program Hutan Kemasyarakat (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)  di Kecamatan Tamiang Hulu, diduga ada kelompok tani fiktif. 

Direktur Eksekutif LSM Lembahtari, Sayed Zainal M SH, kepada Serambi Kamis (28/8) mengatakan, dirinya sudah melayangkan suart somasi kepada Bupati Aceh Tamiang terkait terkait indikasi rekayasa kelompok tani program hutan kemasyarakatan. 

“Sejak 2012 terjadi rekayasa nama kelompok tani dan nama anggotanya yang tergabung dalam Koperasi Bina Lestari di Desa Kaloy, Tamiang Hulu yang mengajukan program Hutan Kemasyarakatan (HKm),” ujarnya. 

Mereka mendapat areal seluas 3.352 hektare yang berada dalam kawasan hutan produksi dari Menteri Kehutanana RI SK 154/Menhut- 11/2012 tanggal 26 Maret 2012 dan mendapat izin Bupati Aceh Tamiang dengan dasar pertimbangan teknis dari Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Dari 12 nama kelompok tani, hanya dua orang kelompok tani dari Desa Kaloy selebihnya dari luar Desa Kaloy. 

Dan anehnya nama-nama tersebut disahkan oleh para datok pada Juni 2014, bahkan ada anggotanya dari luar Kabupaten Aceh Tamiang. 

Anehanya lagi, peta  usulan kelompok tani program HTR ternyata tumpang tindih dengan peta lokasi program HKm seluas 1300 Ha dan lokasi ini juga diperuntukkan untuk HKm Koperasi Bina Lestari (Kopibali) seluas 3.352 Ha. 

Untuk itu, LSM Lembahtari meminta Bupati Aceh Tamiang dan Kadis Kehutanan dan Perkebunana Aceh Tamiang dalam waktu 10 kali 24 jam  sejak 26 Agustus 2014–4 September 2014 segera memerintahkan penghentian menurunkan dan mengeluarkan alat berat buldozer dalam kawasan hutan produksi tanpa izin untuk pembukaan hutan oleh Kopibali. 

Dan melakukan verifikasi ulang terhadap program HKm dan HTR dengan memeriksa daftar kelompok tani yang diduga anggota fiktif. Ditegaskan Sayed Zainal, apabila somasi itu tidak diindahkan, maka Lembahtari akan menempuh upaya hukum. 

Sementara itu, Kabid Konservasi Perizinan Pengawasan dan Perlindungan Dishutbun, Aceh Tamiang, Edward Latifurrahman S.Hut membantah HKm tersebut telah direkayasa. 

Sebab, katanya yang membentuknya kelompok tani itu adalah kelompok masyarakat, kemudian diajukan pada Kementerian kehutanan. 

Dijelaskan, setelah terbentuk HKm, maka warga juga wajib  mebentuk koperasi guna mengakomodir kelompok lainnya. 

Selain itu, lahan yang diajukan juga kritis dan dulunya bekas kawasan izin pemanfaatan kayu (IPK) yang ditinggalkan. 

“Pemahamana kritis yang berbeda, mungkin mereka beranggapan kritis itu lahan berbatuan tanpa pohon,” ujar Edo sapaan akrab Edward. 

Dijelaskan juga, kayu yang ada di dalam lahan tersebut boleh diambil dengan volume yang telah diatur oleh Dishutbun untuk keperluan jembatan, maupun pondok di dalam areal HKm, dan kayu tersebut tidak boleh diperjual belikan. 

“Kalau masalah rekayasa, kita siap diverifikasi kembali, karena bukan kapitalis yang kita bentuk tetapi kita berdayakan masyarakat,” ujarnya. (md/serambinews)

Foto: Ilustrasi/suara-tamiang.com

Ratusan Balok Ditemukan di Sungai Aceh Tamiang

suara-tamiang.com - Ratusan kayu gelondongan diduga hasil penebangan hutan secara ilegal dari kawasan hulu Aceh Tamiang, ditemukan oleh tim monitoring Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) di bibir Sungai Tamiang, tepatnya di Desa Pantai Tijau, Kecamatan Sekrak, Selasa (26/8) malam sekira pukul 23.00 WIB. 

Sebelumnya kayu-kayu tersebut dihanyutkan melalui jalur sungai menggunakan boat mesin dengan cara disatukan menyerupai rakit, kemudian ditarik.

Direktur Eksekutif LembAHtari Sayed Zainal MSH kepada sejumlah wartawan pada malam itu mengatakan, praktik ini sebenarnya sudah lama berlangsung dan berjalan aman tanpa ada hambatan. 

Tapi tim monitoring LembAHtari dibantu rekan-rekan media massa dalam investigasi malam Rabu itu berhasil mempergoki aksi pendistribusian kayu gelondongan yang rencananya dibawa ke sejumlah kilang di Kualasimpang.

"Kami mengendus dugaan keterlibatan oknum di Dishutbun Aceh Taminag dan Dishutbun Aceh Timur. 

Sebab, menurut awak boat yang kami tanyai, balok tersebut dibawa dari wilayah Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur," terang Sayed.

"Besok kami akan klarifikasi ke pihak Dinas Kehutanan Aceh Timur terkait izin yang dikeluarkan bagi pelaku usaha dan masyarakat," tambahnya.

Menurut Sayed, balok-balok yang terapung di Sungai Tamiang jumlahnya sekitar 120 meter kubik ) atau 600 batang balok, dengan berbagai jenis terdiri jenis sembarang keras seperti meranti dan kelompoknya. 

Bahkan diperkirakan ada ikut dibawa kayu kelas jenis damar dan merbau yang notabene dilarang keras oleh pemerintah.

Dengan ditemukannya pratik semacam ini, Polisi Khusus Hutan Aceh Timur dan Aceh Tamiang harus memberi tanggapan kenapa bisa kecolongan.

Dikatakan lagi, modus illegal loging ini merupakan praktek lama. Mulai dari penebangan dan pendistribusianya tanpa izin. 

Ada upaya mengatasnamakan rakyat dan koperasi, padahal praktiknya jelas-jelas penebangan liar.

Bahkan disebut-sebut pengurus koperasi berinisial N dari Rantau Panjang, Peureulak, Aceh Timur, menjadi salah satu cukongnya, tuding aktivis lingkungan ini.

Rencana mereka, lanjut Sayed, kayu-kayu itu dibelah oleh pengusaha kilang yang menjalankan bisnisnya di Kota Kualasimpang. 

Sementara bila mengacu pada izin pengelolaan koperasi, pengusaha kilang hanya diberi izin untuk mengelola kayu sembarang atau hutan rakyat dengan jumlah terbatas. 

Sedangkan kayu yang keluar dari Aceh Timur itu jumlahnya melampaui izin angkut.Sementaraitu pengakuan salah satu awak boat mesin berinisial B, ia hanya disuruh oleh pemilik kayu dengan sejumlah upah bila kayu sudah sampai kilang. 

Ia mengaku kayu yang mereka bawa merupakan kayu campuran, sebagian ada yang sudah dibelah menjadi bahan selebihnya masih kondisi balok murni.

"Semua dokumen, surat-suratnya ada pada N, karena dia pemilik kayu ini," terangnya menyebut satu nama. 

Sedangkan kayu gelondongan yang mereka bawa tanpa didampingi surat keterangan yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut menurut B, ada 400 batang balok yang hendak mereka bawa menuju kilang di kawasan Kota Lintang Bawah. Kemudian sisanya, 200 batang rencananya dilansir melalui air pada Rabu (27/8) malam.

"Kami dari Simpang Jernih sekitar pukul delapan pagi dan sampai Kecamatan Sekrak sekitar pukul sebelas malam. Butuh waktu satu hari satu malam perjalanan menuju kilang. 

Sesekali kami istirahat untuk makan dan jalan pelan bila mendapat belokan di badan sungai," rinci B.Hasil pengamatan di lapangan, boat mesin yang digunakan sebagai sarana untuk menarik kayu sebanyak dua unit, yang ditumpangi empat awak. 

Sementara balok yang dijadikan rakit sepanjang sekira dua ratus meter, dengan cara ditarik sekaligus menyusuri Sungai Tamiang. (dede/stc)

Foto: BALOK ILEGAL SEORANG dari tim Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) duduk di atas ratusan balok ilegal yang sudah dibuat rakit untuk dihanyutkan dari Simpang Jernih Atim, menuju kilang kayu di Kualasimpang, Selasa (26/8) malam. 

Bupati Aceh Tamiang Kunjungi Warga Kampung

Written By Ucok Keling on Kamis, 28 Agustus 2014 | 14.52

suara-tamiang.com - Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati melakukan kunjungan kerja sehari ke sejumlah kampung di Kecamatan Karang Baru, Senin (25/8). 

Dalam kunjungan tersebut Bupati turut didampingi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs Ikhwanuddin serta Camat Karang Baru Drs Sepriyanto.

Dalam kunjungan tersebut bupati berkesempatan memberikan bantuan sembako kepada para veteran sejumlah 60 orang. 

Pemberian sembako secara simbolis kepada salah seorang veteran, Sumidi (105) dilakukan di aula kantor camat.

Pada kesempatan itu pula sejumlah veteran memberikan saran dan masukan terkait usulan pembangunan rumah bagi pejuang kemerdekaan tersebut. 

Para veteran juga meminta bupati menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan.Di tempat terpisah, Kampung Selele, masyarakat dan Datok Penghulu Kasdi menyampaikan permasalahan banjir yang kerap melanda permukiman masyarakat. 

Di mana Kampung Selele berdampingan dengan perkebunan PT Socfindo, hingga saat ini belum terjalin koordinasi terhadap penanggulangan banjir yang selalu terjadi di Dusun 34 desa tersebut.

Menurut Kasdi, terkait hal , melalui kegiatan PNPM masyarakat telah membangun talut dan bronjong sepanjang 63 meter untuk menanggulangi sementara.

Sementara di Kampung Paya Tampah, masyarakat melakukan pembangunan jalan dan pengerasan sepanjang 2 km dengan cara gotong-royong. 

Datok Penghulu Azaruddin menyampaikan, sepanjang 3,5 km jalan akan diterobos, jika hanya diselesaikan 1,5 km masih belum dapat dilewati kendaraan baik roda dua maupun empat.

Bupati di hadapan masyarakat mengatakan, akan membangun benteng paret parit pada tahun anggaran 2015. Sedangkan untuk Kampung Paya Tampah, akan dibangun jalan disertai pelebaran.

Untuk itu, masyarakat agar melakukan musyawarah terlebih dahulu, karena dalam kegiatan tersebut tidak ada ganti rugi yang menjadi beban pemerintah. (indra/stc)

Foto: Ilustrasi/ajnn.net

40 Unit Rumah Transmigran Segera Dibangun di Tamiang

suara-tamiang.com - Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati menandatangani surat keputusan (SK) calon penerima rumah transmigrasi yang direncanakan dibangun sebayak 40 unit pada tahun ini. 

Adapun lokasi proyek tranmigrasi tersebut di Alue Punti, Kampung Payah Tampah.Bupati didampingi Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs Ikwanuddin beserta Kabid Transmigrasi Tantawi Nawawi dalam pertemuan dengan calon warga transmigrasi, Senin (25/8) mengatakan, dengan sumber dana APBK yang terbatas pembangunan rumah tersebut tetap direalisasikan.

Terhadap kelengkapan perumahan, seperti listrik, bupati memerintahkan Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera mengurusnya.

Dalam pertemuan dengan calon transmigran tersebut, bupati turut memperhatikan pendidikan anak-anak transmigran nanti. 

Apalagi jarak lokasi transmigrasi dengan sekolah di Dusun Brata sekitar 3 km, kurang memungkinkan untuk ditempuh anak sekolah.

Terkait hal ini, para calon transmigran memohon izin anak mereka tetap dapat mengikuti ujian, meski tidak aktif belajar di sekolah setiap hari. Mereka juga mengajukan untuk diberi tenaga pengajar (guru) di lokasi tersebut secara tetap. (indra/stc)

Foto: Ilustrasi/mediakontraktor.com
.
.
 
Support : Jasa Design Blogger Template | Free Template
Copyright © 2011. Suara Tamiang - All Rights Reserved