Headlines News :

BERITA TERKINI

Penyelesaian Kasbon Rp 14 M belum Tuntas

Written By Ucok Keling on Jumat, 19 September 2014 | 12.19

suara-tamiang.com, Karang Baru | Perkara kas bon Rp 14 miliar dan uang pinjaman (UP) Rp 1,7 miliar pada Pemkab Aceh Tamiang 2007 ternyata hingga kini penyelesaiannya belum tuntas, bahkan terkesan tak berjalan. 

Proses penyelesaian masih tahap verifikasi berkas. Kepala Dinas Pendapatan, Kekayaan, dan Aset Daerah (DPKAD) Tamiang, Abdullah mengatakan hingga kini proses penyelesaian kasbon dan UP masih dilakukan pemberkasan yang rencananya pada 29 September 2014 akan diinvestigasi ulang tim BPKP Aceh guna menetapkan kerugian keuanga negara.

“Masalah kasbon dan UP itu masih terjadi perdebatan, sehingga perlu kita verifikasi ulang,” kata Abdullah menjawab Serambi kemarin. Hal sama disampaikan Kepala Inspektorat Aceh Tamiang, 

Syuibun Anwar. Menurutnya, penyelesaian kas bon dan UP itu merupakan amanah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kepada Pemkab Tamiang untuk segera dituntaskan. “Kasbon dan UP kini sudah menjadi tanggung jawab Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD),” ujarnya. 

Namun, menurut Syuibun, pihaknya juga sudah memeriksa dokumen kasbon dan UP di DPKAD. Hasilnya tak semua kas bon tersebut benar karena setelah ditelusuri ada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada tahun 2007 yang belum dibukukan. 

Bagaimana pun prosesnya, Syuibun berjanji untuk komit menyelesaikan soal semua kas bon dulu yang diduga telah merugikan Pemkab Aceh Tamiang itu. 

Syuibun menyebutkan di antara kasbon itu, ada yang tak terbayar karena tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Tamiang 2007. 

Ia mencontohkan kasbon mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Tamiang tahun 2007, Syafriel Antoni.  

Ketika itu ia diperintahkan oleh pihak provinsi untuk menyelenggarakan satu kegiatan yang pada waktu itu even tersebut wajib dilaksanakan, sedangkan dalam APBK Aceh Tamiang tidak diplot dana untuk kegiatan itu. 

Kemudian, ketika itu BPM melakukan telaahan sehingga Bupati pada saat tersebut memerintahkan agar dianggarkan dana untuk even ini dalam APBK-P 2007. 

“Kemudian karena akan dianggarkan dalam APBK-P, BPM meminjam pinjaman ke kas daerah karena ketika itu sistemnya masih dibolehka,” ujar Syuibun. 

Namun ketika kegiatan sudah dilaksanakan dan laporan sudah dibuat, kata Syuibun, diganti pimpinan di BPM sehingga oleh kepala BPM baru tak mengusulkan dana untuk even tersebut dalam APBK-P. 

“Beginilah kondisinya, kan tak mungkin kegiatan Pemkab dibebankan kepada perorangan sehingga semua ini harus diverifikasi kembali,” demikian Syuibun.(md/serambinews)

Foto : Ilustrasi/republika

Rekanan Diminta Segera Telepon Kapolda

Written By Ucok Keling on Rabu, 17 September 2014 | 14.50

suara-tamaing.com, Karang Baru | Para kontraktor atau para investor yang meresa tidak nyaman karena diganggu preman proyek, diminta segera melapor ke pihak kepolisian terdekat atau boleh hubungi Kapolda Aceh langsung. 

“Jika kontraktor atau investor diganggu preman proyek, segera melaporkan ke pos polisi terdekat, atau boleh telepon saya di nomor Hp 08126988383,” tegas Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Husein Hamidi, menjawab Selasa (16/9) di Kualasimpang, Aceh Tamiang. 

Menurut Kapolda Aceh, berkaitan dengan penanganan proyek semuanya sudah ada aturannya. Karena itu, bila ada merasa tidak nyaman bisa meminta bantuan polisi untuk diberi pengamanan. 

Dan kepada masyarakat diminta agar menjaga perdamaian Aceh, dan sama-sama menjaga agar para investaor atau pihak rekanan yang sedang membangun proyek di daerah ini menjadi nyaman. 

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRA minta Pemerintah Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) membasmi “preman-preman proyek” yang sudah sangat mengganggu jalannya pelaksanaan proyek APBA. 

Salah satu faktanya, yaitu jumlah proyek APBA 2014 yang belum direalisasikan rekanan mencapai 1.010 paket dari 1.454 paket yang sudah teken kontrak. 

Sedangkan menyangkut maraknya razia mobil pelat BL di perbatasan Aceh-Sumut yang meresahkan masyarakat Aceh saat bepergian ke wilayah Sumut, Kapolda Aceh menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Sumut, dan masalah itu kini telah selesai. 

Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan ketika berkunjung ke Polres Langsa yang disambut Kapolres Langsa AKBP Hariadi bersama sejumlah perwira polisi lainnya. 

Menurut Kapolda Aceh itu, razia tengah malam tersebut juga tidak terkoordinir, karena dilakukan oleh oknum polisi. 

Bukan atas perintah dari Kapolda Sumut, kini jika ada razia wajib terpimpin dan ada plang razianya. (md/zb/serambinews)

Foto : Ilustrasi/balipost.com

Migrasi Berdampak Kelangkaan Gas Bersubsidi

suara-tamiang.com, Aceh Tamiang |  Pascanaiknya harga elpiji kemasan tabung 12 kg, berimbas terhadap sulitnya mendapatkan elpiji 3 kg. 

Ini dikarenakan banyak konsumen yang bermigrasi dari penggunaan gas elpiji 12 kg menjadi 3 kg.Seorang warga Kota Kualasimpang, Khairul, mengatakan bebasnya penjualan elpiji 3 kg dilakukan pihak agen atau pangkalan penyalur menjadi alasan munculnya kekwatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan elpiji bersubsidi.

Sementara masyarakat ekonomi menengah ke bawah lebih membutuhkan elpiji bersubsidi tersebut untuk kebutuhan rumah tangganya, namun gas tersebut beralih tangan ke pengusaha.Menurut Khairul, sebaiknya penyaluran elpiji 3 kg diutamakan kepada masyarakat miskin. 

"Apalagi pihak agen bebas menjual tanpa melihat status ekonomi masyarakat, akan merugikan masyarakat miskin," ujar Khairul. beberapa hari belakangan harga elpiji 12 kg Rp 112.000/tabung, dan elpiji kemasan ini masih mudah didapatkan. 

Bahkan pihak agen atau pangkalan mengaku ada penurunan jumlah pembeli.Namun dinyatakan, belum ada dampak migrasi penggunaan gas tersebut berupa kelangkaan elpiji bersubsidi.

Muhammad Nur, seorang agen penyalur elpiji 3 kg di Kota Kualasimpang mengatakan, untuk beberapa hari ke depan dipastikan persediaan elpiji bersubsidi masih cukup.

Berkenaan dengan penjualan secara bebas, Nur mengatakan hal itu tidak menjadi persoalan, boleh saja dilakukan sejauh larangan dari pihak terkait belum ada. Namun dalam prakteknya, mereka membatasi pembelian dalam jumlah banyak.

"Jelas kami tidak berani menjual elpiji subsidi dengan membedakan status sosial masyarakat. Yang pasti kami membatasi pembelian, dan jelas peruntukanya. 

Diutamakan untuk kebutuhan rumah tangga," katanya.Ditanya soal kemungkinan terjadi kelangkaan elpiji bersubsidi, dia menjawab itu bisa saja terjadi. 

Meningkatnya aktivitas masyarakat terutama menjelang Hari Raya Idul Adha bisa jadi faktor penyebab.
Biasa setiap ada perayaan hari besar keagamaan, permintaan meningkat. 

Namun selalu ada tambahan pasokan dari Pertamina melalui distributor yang ditunjuk," jelasnya.Sementara Kaharuddin, agen penyalur lain, warga Desa Perdamaian mengatakan, selama dirinya menjual elpiji subsidi, memang pernah terjadi kelangkaan. 

Namun kelangkaan tersebut tidak berlangsung lama."Jumlah pasokan yang diberikan distributor masih sesuai jumlah pelanggan. Sehingga kondisi persediaan elpiji bersubsidi sejauh ini masih normal," katanya. (indra/stc)

Foto : terima pasokan Pangkalan penyalur gas elpiji bersubsidi "Laut Tawar" di desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kualasimpang saat menerima pasokan dari Distributor Pertamina, senin,(15/9). 

Polres Langsa Sita Puluhan Ton Kayu

Written By Ucok Keling on Selasa, 16 September 2014 | 16.13

suara-tamaing.com, Langsa | Aparat Polres Langsa menyita puluhan ton kayu jenis laban dan paha rusa diduga hasil ilegal loging yang dibawa meng-gunakan truk tronton BK 9331 DY. 

Selain itu, polisi menangkap tiga tersangka yang membawa kayu tersebut. Ketiga tersangka terdiri pemilik kayu Ibnu Jamil (44) warga Dusun Cempaka, Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang; Karminsyah (33/sopir) warga Dusun Gabungan, Desa Tampah, Kecamatan Peurelak Barat, Aceh Timur; dan Ramli (43/kernet) warga Dusun Bukit Bate, Desa Tempen, Kecamatan Peurelak Barat, Aceh Timur. 

Kasat Reskrim Polres Langsa, Iptu Sutrisno, mengungkapkan itu di ruang kerjanya, Senin (15/9). Dijelaskannya, puluhan ton kayu itu disita oleh anggota Polsek Manyak Payed, Selasa (9/9) sekitar pukul 21.00 WIB. 

Penangkapan, kata dia, berawal dari kecurigaan polisi saat melihat satu unit truk tronton membawa puluhan kayu melintas di depan mapolsek dari arah Medan, sehingga petugas keamanan memberhentikannya dan memeriksa dokumen kayu yang diangkut. 

Setelah diperiksa, ternyata ada beberapa jenis kayu yang tidak memiliki dokumen lengkap. "Kayu jenis laban tidak dilampiri dokumen pendukung seperti surat pernyataan kepemilikan tanah dan surat dari datuk (kepala desa-red) setempat dan kayu olahan jenis paha rusa tidak sesuai surat asal usul kayu," kata Sutrisno. 

Dia kemudian merinci, kayu jenis paha rusa sebanyak 40 batang dan jenis laban 27 batang. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran kayu jenis laban 3,137 m3 dan kayu olahan paha rusa 6,759 m3. 

"Kayu tersebut milik Ibnu Jamil dan menurut tersangka dirinya hanya membawa kayu itu," imbuh Sutrisno. Kayu-kayu itu, lanjutnya, diangkut dari pinggiran sungai di Desa Madang Arak, Aceh Tamiang dan hendak dibawa ke Idi Rayeuk, Aceh Timur. 

Ketiga tersangka dikenakan pasal 83 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemeberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. (03/medanbisnis)

Foto : Ilustrasi/tribunnews

PT Pertamina di Aceh Tamiang Raih 2 Penghargaan Bergengsi

suara-tamiang.com, Aceh Tamiang | Di Tahun 2014 ini, PT Pertamina (Persero) mampu meraih 2 peghargaan penting, diraihnya dua penghargaan dari LATOFI School CSR dan Meko Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut karena PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina EP Field Rantau telah berhasil  mensukseskan program yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan.

Staf CSR PT Pertamina EP Field Rantau, Dedy Zikrian diruang kerjanya, Senin (15/9) meyebutkan, Penghargaan Indonesia Green Awards yang berhasil disabet PT Pertamina dari LATOFI School CSR 2014 dimaksud adalah tentang kategori mengembangkan keanekaragaman hayati terhadap program pelestarian tuntung laut(Batagur Borneoensis)di Kabupaten Aceh Tamiang.

Sedangkan penghargaan lainnya kata Dedy, yakni Gold GKPM Awards 2014 CSR Best Practice for MPGs Anugerah Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Awards 2014 Kategori MDGs tujuan 1 bidang penciptaan lapangan kerja baru dalam rangka mengentaskan kemiskinan, dalam hal peternakan dan budidaya Lele Rantau di Desa Kebun Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

Semua pihak berkontribusi terhadap dampak kerusakan bumi.Dan mereka perlu menghitung jejak karbonnya, sebagai acuan melaksanakan tanggungjawabnya. 

Selain itu - untuk mengatasinya - perlu menciptakan kerjasama di antara pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah, masyarakat dan perusahaan. 

Indonesia Green Awards 2014 dilandasi apresiasi terhadap program perbaikan lingkungan yang mengandalkan kemitraan 3 pihak untuk menghasilkan perubahan", ujar DedySambung Dedy lagi, . 

Indonesia Green Awards yang diinisiasi oleh The La Tofi School of CSR didukung oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perindustrian, didedikasikan kepada para pihak yang telah melakukan upaya-upaya luar biasa melalui berbagai program untuk menyelamatkan bumi. 

Agar ke depan, besaran dan kecepatan untuk menyelamatkan bumi berlari lebih dahulu dari perubahan iklimProgram pemberdayaan Masyarakat ini baik berupa pembangunan fisik infrastruktur maupun pembangunan non fisik dan penguatan ekonomi bagi masyarakat miskin yang kesemuanya bertujuan pada upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk menjamin program pemberdayaan masyarakat agar tepat sasaran dan tepat guna, sesuai himbauan pemerintah pusat agar pemerintah daerah untuk melakukan inisiasi inovatif terhadap regulasi dan program daerah mengisi dan melengkapi hasil yang telah dicapai dalam program PNPM Mandiri dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Sementara itu,Assistant Manager Legal Relation PT Pertamina EP Field Rantau Jufri, Senin (15/9) dikonfirmasi membenarkan pihak PT Pertamina (Persero) mendapatan 2 penghargaan dimaksud. 

Zufri mengatakan, pihak PT Pertamina melakukan hal yang dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan alam serta makhluk lainnya, terutama terhadap spesies yang jumlah populasinya diambang kepunahan.

"Dalam melakukan penyelamatan dan pelestarian bumi beserta alam dan lingkungannya, Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. 

Pemerintah memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, apakah itu Perusahaan, LSM, Mahasiswa, Yayasan serta lembaga lembaga lainnya yang perduli dengan lingkungan harus saling bergandengan tangan serta merapatkan barisan demi keselamatan dan kelestarian bumi ini", ujar Jufri.(SUPARMIN)

Foto : Penghargaan PT Pertamina

LBH Minta Gubenur Selesaikan Sengketa Lahan

Written By Ucok Keling on Senin, 15 September 2014 | 14.23

suara-tamiang.com, Karang Baru | Warga empat desa, Tengku Tinggi, Paya Rehat, Tanjung lipat dan Desa Senebok Aceh, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, meminta Gubenur Aceh ambil alih penyelesaian sengketa lahan eks HGU PT Parasawita (Kini PT Rapala) dengan warga. 

Sebab, kini Pemkab Aceh Tamiang telah menghentikan musyawarah dengan warga. Kuasa hukum warga empat desa dari LBH Banda Aceh, Chandra Darusman Minggu (14/9) mengatakan, pemerintah Aceh Tamiang dalam rapat dengan warga beberapa hari lalu, sudah menutup musyawarah dengan warga terkaiat penyelesaian sengketa lahan antara warga dengan PT Rapala. 

“Kami menilai ini bentuk buang badan Pemkab, seharusnya tim bentukan Pemkab dibubarkan saja,”ujar Chandra Darusman dan menambahkan, kalau tidak mampu Pemkab Tamiang dapat meminta bantu pemerintah provinsi. 

Pasca ditutup rapat tersebut, Pemkab Tamiang tidak melayani lagi negosiasi musyawarah dengan warga dan ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam upaya menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan dan gagal menjaga hak hak rakyat atas tanah. 

Yang dituntut warga sebenarnya, kata Chandra agar lahan seluas 144 Ha di keluarkan dari HGU PT Parasawita karena HGU tersebut habis masanya tahun 2015, namun karena tiba tiba HGU diperpanjang atas nama PT Rapala tahun 2014, maka warga melakukan perlawanan dan menduduki lahan tersebut. 

Untuk itu, kami mendorong Gubenur Aceh melalui tim fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dilevel provinsi untuk mengambil alih dan menyelesaikan masalah ini. 

Karena tim yang dibentuk Pemkab Tamiang kami nilai tidak bekerja Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs Iskandar Zulkarnain membantah Pemkab buang badan. 

Bahkan, katanya sejak masalah itu mencuat sudah sekitar 10 kali pemerintah duduk bersama menyelesaikan masalah itu. 

Disebutkan, ada beberapa opsi yang ditawarkan, pertama ditawarkan menerima tali asih kalau tidak mau menerima menempuh jalur hukum. 

“Untuk sementara memnag proses musyawarah distop dulu, kita berikan kesempatan kepada warga untuk berfikir opsi yang ditawarkan,” ujarnya. Tambah Wabup, kita sudah sepakat dengan PT Rapala karena warga sudah menduduki lahan PT Rapala, maka ditawarkan tali asih, kalau tidak terima tempuh jalur hukum. Disebutkan juga, risalah paniti B yang sudah keluar, tetapi Bupati Aceh Tamiang tidak pernah mengeluarkan merekomendasi. 

Sejak warga demo sudah 10 kali Pemkab Tamiang duduk, kalau bagi bagi lahan HGU menurut PT Rapala sudah dijadikan agunan di bank dan sudah tertera 1000 Ha bagaimana dikeluarkan lagi. (md/serambinews)

Foto : Ilustrasi/perkebunan.litbang.deptan.go.id

Tim Monev Tinjau Penyelenggaraan Paten

suara-tamiang.com, Aceh Tamiang |  Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

Tim monev akan melakukan peninjauan ke 12 kecamatan untuk memonitor dan pengawasan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelayanan serta penilaian terhadap kinerja kecamatan.

Informasi yang diperoleh, pelaksanaan monev berdasarkan telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Di mana tim mempunyai tugas di antaranya mengumpulkan data, menyusun rencana, melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan merekomendasi perbaikan terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat, serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada bupati.

Wakil Bupati Drs Iskandar Zulkarnaen yang bertindak sebagai pengarah dalam tim monev, Jumat (12/9) mengatakan, akhir dari penilaian nanti kepada tiga kecamatan yang mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan Paten akan diberikan reward berupa penghargaan dan hadiah lainnya."Diharapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan selama enam hari kegiatan dimaksud akan selesai," katanya. (***)

Foto : Ilustrasi/blogspot

PT KAI Setuju Masyarakat Sewa Lahan

suara-tamiang.com, Aceh Tamiang |  PT Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah Aceh temu pakat dengan Datok Penghulu Kampung Purwodadi dan sejumlah masyarakat berkenaan legalitas pemakaian asset tanah di lahan milik perusahaan tersebut, sepanjang 400 meter di wilayah Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda. 

Pertemuan berlangsung Kamis (11/9).Khususnya di lahan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang dulu merupakan jalur kereta api, sudah dipergunakan masyarakat untuk membuka berbagai usaha dengan mendirikan bangunan di atasnya. 

Namun belum ada legalitas pemakaian tanah dan persewaan terhadap penggunaan tanah tersebut.Dalam pertemuan itu, General Manager Pengusahaan Asset PT KAI Wilayah Aceh Safrudiansyah menyatakan, pihaknya memberikan kesempatan masyarakat untuk berusaha meningkatkan perekonomiannya, dengan memakai asset milik PT KAI. 

Untuk itu PT membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas pemakaian lahan dengan cara kontrak atau sewa.

"Secara aturan persewaan itu dapat dilakukan maksimal lima tahun dengan tipe bangunan semi permanen. Sepanjang perusahaan belum mempergunakannya, penyewa dapat mengajukan perpanjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT KAI," jelas Safrudiansyah.

Menurutnya, sistem persewaan yang akan diberikan kepada masyarakat setempat, diutamakan bagi warga pemilik usaha yang ada sekarang ini. 

Yakni bagi mereka sebelumnya sudah mendirikan dan membuka usaha di lahan tersebut, untuk lebih diprioritaskan guna mendapat hak sewa.

Ketentuannya, bagi calon penyewa terlebih dahulu mengisi formulir dan membuat permohonan kepada pihak PT KAI Wilayah Aceh.

"Sesuai data sementara yang masuk kepada pihak kami, sekitar 40 warga yang sudah mengajukannya di lahan seluas 400 meter di sepanjang jalur kereta api yang masuk dalam wilayah Kampung Purwodadi. 

Dari hasil survei yang sudah dilakukan, direncanakan bangunan akan dibolehkan berdiri sesuai dengan implasmen 15 meter sisi kiri dan kanan, kemudian jarak bangunan 30 meter dari as rel," paparnya.

Safrudiansyah menegaskan, lahan yang diatasnya berdiri bangunan dan digunakan masyarakat untuk usaha, adalah aset PT KAI dengan dasar alas hak atau groukat yang terlampir pada gambar dengan ukuran detail yang dikeluarkan sejak pada zaman Belanda.

"Yang terpenting untuk diketahui, lahan yang akan disewakan kepada masyarakat jelas kepemilikannya merupakan aset PT KAI," tegasnya.

Sementara Datok Penghulu Kampung Purwodadi Yendarino mengucapkan terima kasih atas terkabulnya permohonan masyarakat untuk dapat secara resmi memakai tanah PT KAI tersebut. 

Tentunya hal ini membuat kekhawatiran warga selama ini bakal tergusur hilang, sehingga warga lebih leluasa dalam berwirausaha.

"Diharapkan nanti dalam kontrak persewaan, diupayakan pemerataan bagi warga yang telah mengelola, merawat dan berusaha di atas tanah tersebut. 

Mudah-mudahan perkiraan sebanyak 60 unit kios semi permanen yang akan dibangun dapat terlaksana," kata Yendarino. (indra/stc)

Foto : temu sepakat General Manager Pengusahaan Asset PT KAI Persero wilayah Aceh Safrudiansyah, saat temu sepakat dengan Datok Penghulu Kampung Purwodadi, Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kamis (11/9).
.
.
 
Support : Jasa Design Blogger Template | Free Template
Copyright © 2011. Suara Tamiang - All Rights Reserved