Headlines News :

BERITA TERKINI

Menkopolhukam: Save KPK, Save Polri Juga

Written By Suara Tamiang on Sabtu, 24 Januari 2015 | 16.21

suara-tamiang.comJAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanggil Wakil Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti ke Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (24/1). Selain Badrodin, Jokowi juga memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.
"Saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Saya lagi di rumah sama anak cucu, tiba-tiba dipanggil, ya saya datang ke sini," kata Tedjo, bercerita mengenai panggilan rapat mendadak dari presiden.
Kader Partai Nasdem tersebut menduga, presiden memanggilnya untuk berdiskusi mencari solusi terbaik bagi polemik KPK dan Polri. Menurut Tedjo, presiden menginginkan agar polemik yang terjadi pada kedua institusi tersebut dapat segera selesai.
"Presiden menginginkan dua-duanya tidak boleh kita anak emaskan. Dua-duanya kita selamatkan, save KPK, save Polri juga," kata dia.
Kemarin, Presiden Jokowi juga telah memanggil Wakil Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno ke Istana Bogor. Pertemuan dilakukan usai Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Pertemuan di Istana Bogor kemarin juga dihadiri Ketua KPK Abraham Samad. (Republika)

Aceh Tamiang Terdapat 1001 Kelompok Tani

suara-tamiang.com, KARANG BARU -- Jumlah Kelompok Tani yang diajukan oleh Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian (Bapelluh) Aceh Tamiang untuk diusulkan menjadi SK Bupati Aceh Tamiang tahun 2015 berjumlah 1.001 kelompok tani yang tersebar di 213 Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Ir. Sabariah, MP dalam audiensi dengan pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Aceh Tamiang yang dilaksanakan di aula Pertemuan Bapelluh Aceh Tamiang.

Lebih lanjut Sabariah mengatakan persoalan penguatan kelembagaan tani menjadi fokus utama yang dilakukan oleh Bapelluh Aceh Tamiang  di tahun 2015, terlebih-lebih perihal penguatan pondasi kelembagaan merupakan target dari pencapaian misi Bupati Aceh Tamiang. Jika di bandingkan dengan jumlah Kelompok Tani Aceh Tamiang pada tahun 2014 berjumlah 878 kelompok tani sesuai dengan SK Bupati Aceh Tamiang Nomor 941 Tahun 2013, berarti ada penambahan kelompok tani sebanyak 223 kelompok Tani di Tahun 2015.

"Di tahun ini, pihak kami (Bapelluh Atam -red) akan melakukan revitalisasi seluruh kelompok tani, KWT, Podakkan, dan Kelompok kehutanan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Revitalisasi itu bertujuan untuk menghasilkan kelompok tani yang real,baik real jumlah lahannya maupun real anggota kelompok tani nya,karena selama ini masih ada di jumpai lahannya masih tumpah tindih",jelas Ir.Sabariah. MP.

Sementara itu Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan(KTNA) Kabupaten Aceh Tamiang M. Hendra Vramenia dalam kesempatan tersebut sangat mendukung program dari Bapelluh Aceh Tamiang yang menitik beratkan persoalan penguatan kelembagaan tani.

"Persoalan Kelembagaan Tani menjadi persoalan yang serius di Kabupaten Aceh Tamiang karena saat ini masih banyak kelompok tani yang hanya di manfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepetingan pribadi dan malah banyak petani aktif yang tidak bergabung di kelembagaan tani. Kalau kelembagaan tani nya masih lemah ,pasti hasil yang dihasilkan tidak optimal",jelas Hendra.

Menurutnya jumlah kelompok Tani di Aceh Tamiang tidak pernah berkurang dan selalu bertambah setiap tahunnya di Aceh Tamiang,misalnya jumlah kelompok Tani di Aceh Tamiang pada tahun 2011 berjumlah 551 kelompok (SK Bupati No 45 tahun 2010), tahun 2012 kelompok Tani berjumlah 607 kelompok (SK Bupati Nomor 119 Tahun 2011),tahun 2013 kelompok Tani berjumlah 645 kelompok (SK Bupati Nomor 353 Tahun 2012) dan pada tahun 2014 berjumlah 8.78 kelompok tani (sesuai dengan SK Bupati Aceh Tamiang Nomor 941 Tahun 2013) serta untuk Tahun 2015 jumlah kelompok Tani yang diusulkan Bapelluh Aceh Tamiang untuk di jadikan SK Bupati Aceh Tamiang berjumlah 1.001 kelompok Tani",jelas Hendra.

Untuk mencapai hasil maksimal dalam penguatan kelembagaan tani ,KTNA Aceh Tamiang sangat mendukung langkah Bapelluh Atam yang akan melakukan Revitalisasi seluruh kelompok tani dan KTNA Aceh Tamiang berharap Bapelluh juga melakukan Moratorium (penundaan sementara)terhadap usulan pembentukan kelompok tani yang baru, menginggat jumlah kelompok tani saat ini sudah mencapai 1.001 kelompok.

Dalam waktu dekat ini KTNA Aceh Tamiang akan mengajukan pembentukan Qanun Kelembagaan Tani kepada Pihak DPRK Aceh Tamiang dan KTNA Aceh Tamiang berharap dukungan dari semua Stheholder baik dukungan dari pihak eksekutif maupun dukungan dari pihak legislatif agar tercapai kelembagaan tani yang kuat.

Dalam audiensi tersebut pihak Bapelluh Aceh Tamiang terdiri dari Kepada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Aceh Tamiang Ir. Sabariah, MP, Sekretaris Bapelluh, para Kabid, dan kelompok Jabatan Fungsional (KJF), sedangkan pihak KTNA Aceh Tamiang terdiri dari M. Hendra Vramenia (Ketua), Rinaldi Afrizal (Sekretaris), M. Nurdin (Bendahara), Miswanto, Sugiono, Sayed Mahdi (wakil Ketua ), Rudi Hartono (Wakil Sekretaris), Myla Mustica (Wakil Bendahara) dan Andri Priwanda (Bidang Penyusunan data base). (yeddi/STC)

Foto Audiensi KTNA dengan Bapelluh Aceh Tamiang.

Oegroseno: Cara Penangkapan BW tidak Sah!

Written By Suara Tamiang on Jumat, 23 Januari 2015 | 21.49

suara-tamiang.com, JAKARTA -- Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto alias BW oleh pihak Bareskrim Polri dianggap menyalahi aturan. Mantan wakil kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno menilai, tata cara penangkapan pejabat negara dengan model seperti itu sangat tidak patut.
"Masa tidak ada cara-cara penangkapan yang beretika? Cara penangkapan sudah tidak sah, apalagi ada anak kecil. Anak kecil lihat bapaknya diperlakukan seperti itu. Ini pelanggaran berat. Anak kecil melihat bapaknya seperti itu, bisa benci ke polisi," kata Oegroseno dalam sebuah wawancara di stasiun televisi swasta, Jumat (23/1).
Oegroseno pun memperingatkan Kabareskrim Polri Irjen Budi Waseso untuk tidak semena-mena dalam menjalankan wewenangnya. Kalau memang BW harus diperiksa, kata dia, penyidik bisa mengirim surat ke rumah untuk melakukan pemeriksaan. Kalau aparat langsung menangkap BW yang berstatus tersangka di depan anaknya maka hal itu bisa menimbulkan preseden buruk.
Citra polisi yang sudah dibangun mantan kepala Polri, seperti Hoegeng dan Sutanto bisa hancur seketika. Anak kecil bukan semakin cinta ke polisi, melainkan bisa benci.
Dia pun juga mempertanyakan, pasal yang disangkakan ke BW terkait kasus Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010. "Jangan sembarangan dicari-cari. Pasal-pasal jangan yang dikarang penyidik," kata mantan kepala Polda Sumatra Utara tersebut.
Dia pun mempertanyakan kinerja Kabareskrim Irjen Budi Waseso. "Harusnya kabareskrim itu pernah dijabat oleh kapolda tipe a, tipe b. Ini Pak Suhardi Alius harus kembali jadi kabareskrim. Kabareskrim dicopot dengan cara seperti itu, saya tidak terima. Saya juga pernah berbeda pendapat dengan Pak Suhardi, tapi pencopotan Pak Suhardi bisa digugat ke PTUN." (Republika)
Foto : Mantan wakil kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (22/8).

Profesor Yahudi: Hanya Ada Satu Agama, Yaitu Islam

Written By Suara Tamiang on Kamis, 22 Januari 2015 | 22.37

suara-tamiang.com, JAKARTA – Profesor Sejarah Universitas Hebrew, Yerusalem, Moshe Sharon, menegaskan pada dasarnya, agama di alam semesta ini hanyalah satu. Agama tersebut mengokohkan keesaan Allah dan menegaskan nabi Muhammad sebagai utusan Allah.
“Dari mulai diciptakannya semesta ini, hanya ada satu agama, yaitu Islam,” ujarnya, sebagaimana ditayangkan kantor berita Israel, Arutzsheva, yang dikutip pengguna youtube, Bahrain Tahir, pada 2012 lalu.
Dalam video berdurasi hampir tiga menit ini, Moshe menjelaskan lebih lanjut, jika ada siapapun menyatakan tempat ini adalah kuil Sulaiman, maka muslim akan menyatakan itu benar. “Solomon (sulaiman, - red) adalah muslim. David (Daud, - red), Abraham (Ibrahim, - red), Moses (Musa, - red), Yesus (Isa, - red), adalah muslim.
“Inilah yang saya maksudkan dengan islamisasi sejarah. Di seluruh islamisasi sejarah akan ada islamisasi geografi, semua wilayah yang berhubungan dengan tokoh-tokoh tadi adalah wilayah muslim,” tegas Sharon, yang ketika tampil mengenakan tutup kepala ala Yahudi atau //yarmuk//.
Wilayah-wilayah tersebut, jelasnya, terlepas apakah sesudah Nabi Muhamad datang atau belum, harus dibebaskan. “Bukan untuk ditaklukkan. Yang ada adalah untuk dibebaskan,” imbuhnya. Islam muncul di sejarah, pada saat Muhammad, adalah sebagai pembebas. Tidak ada penjajahan dalam Islam. Yang ada adalah pembebasan dalam Islam. (Republika)

Kawal Program Ketahanan Pangan, TNI AD Ikut Berperan Aktif di Tamiang

Written By Suara Tamiang on Rabu, 21 Januari 2015 | 23.29

suara-tamiang.com, KARANG BARU -- Sistem produksi pertanian khususnya di Kab. Aceh Tamiang masalahnya dari tahun ke tahun tidak banyak berubah. Peran pemerintah pusat dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh para petani untuk musim tanam mendatang.
 
Tentunya sudah banyak pakar-pakar pertanian  memberikan solusi tapi jika tidak didukung oleh pemerintah akan sia-sia. Permasalahan klasik yang selalu mendera para petani pada umumnya mulai dari ketersediaan saprodi (pupuk benih unggul), modal usaha.
 
Kemudian sempitnya luas lahan hingga biaya/cost musim tanam sangat tinggi, harga jual produk pertanian sangat rendah, teknologi pasca panen dikalangan petani minim dan tidak punya bergainning yang kuat dalam memasarkan hasil-hasil pertanian.
 
Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang tidak sepotong-sepotong tetapi harus terintegrasi, karena sifat produk pertanian terintegrasi. Jika dari benih sudah jelek, maka harga jual pun pasti rendah.
 
Dalam rangka mengawal program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan, pejabat Dinas Pertanian setempat Fuadi kepada STC, Rabu (21/1) mengatakan sesuai MoU (memorandum of Understanding) Menteri Pertanian RI dan TNI AD, di tingkat kabupaten akan dilibatkan seluruh jajaran mulai dari Kodim, Koramil dan Babinsa.
 
Karena pada tahun ini, sesuai program Menteri Pertanian dalam rangka menuju swasembada pangan TNI AD berperan aktif dalam menyukseskan program ketahanan pangan.
 
“Program yang akan direncanakan adalah menanam/budidaya padi, jagung dan kedelai, hal ini merupakan gerakan bersama TNI AD, sesuai MoU Menteri Pertanian dengan KSAD”. Sebut Fuadi.
 
Masih kata Fuadi, permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah IP (indeks penanaman) belum bisa dipacu karena irigasi teknis masih terbatas/minim. Solusinya kata Fuadi adalah irigasi merupakan score tertinggi dalam kendala. (Rico Fahrizal/STC)

Foto : Ilustrasi (produksi pertanian.blogspot.com)

Akademi Komunitas Aceh Tamiang Negeri, PNS akan Ditarik

suara-tamiang.com, ACEH TAMIANG -- Aceh Tamiang-andalas Isu yang bergulir banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Akademi Komunitas (AK) Aceh Tamiang dengan gaji double tidak dibantah oleh Koordinator Kabupaten Akademi Komunitas setempat.

“PNS yang bekerja pada Akademi Komunitas (AK) Aceh Tamiang di bawah Koordinator kabupaten akan ditarik, apabila perguruan tinggi tersebut telah berstatus negeri. Karena saat ini AK Aceh Tamiang masih dalam tahap penegerian,” tegas Koordinator Kabupaten Akademi Komunitas Aceh Tamiang, Izwardi SIP saat menjawab andalas, Senin (19/1) di ruang kerjanya.

Izwardi menambahkan, untuk diketahui bersama bahwa Akademi Komunitas Aceh Tamiang berbeda dengan Akademi Komunitas daerah lainnya dan dikarenakan persiapan negeri, maka dibentuk koordinator kabupaten yang secara otomatis direkrut dari PNS.

“Kecuali tenaga pengajar dan ini boleh bukan PNS, bahkan kita manargetkan 3-5 tahun ke depan AK Aceh Tamiang sudah berstatus negeri dan bisa mandiri dengan demikian semua PNS yang saat ini bekerja di sana otomatisnya mereka lepas dari koordinator kabupaten,” ungkap Izwardi.

Dijelaskannya, para PNS yang bekerja pada Akademi Komunitas Aceh Tamiang sudah pasti bisa membagi waktu kerja dengan tanggungjawabnya pada instansi mereka bekerja, termasuk dirinya. “Untuk proses penegerian AKA ada kewajiban pemerintah daerah di dalamnya terutama menyangkut anggaran operasional yang harus diberikan daerah,” tegasnya.

Disebutkannya, anggaran yang diberikan Pemerintah Aceh Tamiang melalui APBK tersebut termasuk penggunaannya untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sementara honor dosen dibayar oleh IPB Bogor. “Sebab AK Aceh Tamiang berada dibawah pendampingan IPB,” terang Izwardi.

Sementara itu, menyangkut PNS yang diperbantukan dalam koordinator kabupaten dibolehkan dan ada SK-nya. “Namun, hal yang paling penting diketahui oleh segenap lapisan masyarakat adalah, dibukanya AK Aceh Tamiang sebagai upaya memajukan dunia pendidikan didaerah ini. Terlebih lagi bagi masyarakat yang kurang mampu dapat mengecap pendidikan pada lembaga yang berada di daerah,” paparnya sembari mengatakan, tentunya bagi mereka yang mampu pasti bersekolah di luar daerah.

Sementara itu, Muhammad Yani selaku Wakil Koordinator Kabupaten menegaskan, dalam melaksanakan tugas pada AK Aceh Tamiang lebih dominan dilakukan oleh non PNS. Sedangkan PNS-nya hanya memberikan pendampingan manajemen hingga AK ditetapkan menjadi negeri.

Ditambahkannya, AK Aceh Tamiang sudah berjalan selama dua tahun dengan jumlah mahasiswa sekitar 200 orang. Sementara itu jurusan yang dibuka yakni teknologi pembibitan, budi daya perikanan dan manajemen informatika.


“Kita berharap dukungan semua pihak hingga Akademi Komunitas ini bisa berjalan maksimal guna mendidik generasi muda Aceh Tamiang sesuai dengan kebutuhan daerah,” harap Muhammad Yani.  (ERW/Harian Andalas).

Kemenpera Rehab Rumah di Aceh Tamiang

suara-tamiang.com, ACEH TAMIANG -- Kementerian Perumahan Rakyat Repubik Indinesia (Kemenpera) tahun 2014, melakukan rehab 802 unit rumah masyarakat yang tidak layak huni yang ada di Aceh Tamiang. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ‘membedah’ rumah masyarakat miskin atau yang berpendapatan di bawah Upah Minimun Provinsi (UMP) rata-rata nasional.

“Untuk saat ini pengerjaan rehab rumah di Aceh Tamiang mencapai 80 persen,” jelas Joko Irawan salah satu Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang kepada andalas, Senin (19/1) di Karang Baru.

Joko merincikan rehab rumah untuk Kabupaten Aceh Tamiang adalah Kecamatan Banda Mulia dengan jumlah rumah yang direhab sebanyak 802 unit dan perunitnya diberikan dana sebesar Rp7.500.000. “802 unit rumah yang direhab tersebar di 9 Kampung dalam Kecamatan Banda Mulia, hanya satu kampung saja yang tidak ada pengerapan yaitu Kampung Suka Jadi,” jelas Joko.

Menurut Joko, dana bantuan rehab rumah yang diberikan senilai Rp 7.500.000 per rumah, dengan total anggaran Rp 6.015.000.000 dalam bentuk bahan kebutuhan renovasi seperti kayu, seng, kosen, papan, semen pasir dan batu bata.


“Semua bahan–bahan disediakan oleh penyedia jasa yang ada di seputaran kecamatan setempat. Penerima bantuan menerima dalam bentuk barang/bahan. Konsepnya warga mengerjakan sendiri, swadaya masyarakat gotong royong. Insya Allah akhir Januari 2015 pengerjaan rehab rumah selesai 100 persen," jelas dia. (ERW/Harian Andalas). Foto : ilustrasi - pontianak.tribunews.com

Wali Kota Langsa Sita 4 Kunci Mobil Dinas

suara-tamiang.com, LANGSA -- Masih kurangnya perawatan kendaraan dinas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Geucik, Wali Kota Langsa Tgk Usman Abdullah melakukan  sidak apel kendaraan dinas di jajarannya.

Pada sidak yang berlangsung di Lapangan Merdeka daerah itu, Wali Kota Langsa menyita 4 kunci mobil dinas yang sudah rusak parah yang tidak perbaiki. Antara lain mobil Dinas Syariat Islam, mobil Kantor Satpol PP, mobil Kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan.

"Sebelumnya ada enam mobil yang sudah saya ambil, tarik sendiri dan sudah saya bawak ke benkel untuk diperbaiki," terang Wali Kota Langsa Usman Abdullah kepada andalas usai acara di Pendopo, Selasa (20/1).

Hal ini dilakukanya untuk melihat secara langsung tentang perawatan mibil dinas dan kendaraan roda dua yang digunakan oleh setiap kepala dinas, kantor dan geucik yang ada di Pemerintahan Pemko Langsa.

"Kalau mobil dinas dibuat untuk kerja itu tidak boleh, seperti mengangkut barang yang bukan untuk keperluan dinas, itu tidak saya berikan," ujarnya.

Namun, bila sambil pergi kerja mengantar anak sekolah itu wajar-wajar saja. "Sekalian lewat pergi kerja mengantar anak, hal itu lumrah. Yang tidak bisa ditoleransi mobil dinas dibuat untuk keperluan dagang," jelas Usman Abdullah.

Ditambahkannya, sedangkan untuk dana perawatan kendaraan yang tidak digunakan oleh satuan kerja perangat Daerah (SKPD) itu merupakan tanggung jawab Inspektorat, mereka yang berahak memeriksanya.

Walaupun kita mensinyalir ada dana perawatan mobil yang tidak digunakan untuk perbaiki mobil,  menurutnya semua itu berdasarkan data pengeluaran uang perawatan mobil. Namun, sepanjang data pengeluaran berdasar data lengkap kita tidak akan menindak.

Terkait isu akan adanya mutasi di jajaran Pemko Langsa, dia akan terlebih dahulu lihat dan memantau semua SKPD yang ada. Menurutnya, bila pejabat yang tidak ada jabatan itu harus membuktikan diri, kalau dirinya mampu untuk menjadi kepala dinas. "Karena yang saya mau itu orang-orang yang mau bekerja hari ini," tegasnya. (LAN/Harian Andalas)

Teks Foto : Wali Kota Langsa Usman Abdullah melihat kondisi mobil dinas Syariat Islam, lampu sen belakang lepas belum diperbaiki. (Harian Andalas)
.
.
 
Support : Komunitas Tamiang Cyber (KOMTER) | Akta Notaris No. 08 Tanggal 23 November 2013 Sekretariat : Jl. Ir. H. Juanda No. 180 Dsn. Rukun Kec. Karang Baru - Aceh Tamiang
Copyright © 2011. Suara Tamiang - All Rights Reserved